Ketua Umum Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) Yohannes Nangoi mengatakan pihaknya sudah melobi pemerintah perihal insentif mobil hybrid. Namun, ia mengungkapkan hasilnya masih menunggu diskusi dari pemerintah.
Seperti diketahui, pemerintah saat ini hanya memberikan insentif untuk mobil listrik berbasis baterai. Namun, Gaikindo mendorong agar pemerintah juga memberikan relaksasi untuk mobil hybrid.
“Sudah, kita sudah bicara duduk bersama (pemerintah) ya. Kalau Anda dengar kemarin Pak Menteri Perindustrian bilang bahwa yang namanya insentif untuk mobil listrik akan direvisi dan akan dikeluarkan juga (petunjuk pelaksana) barunya sesegera mungkin. Dalam sebulan dua bulan bisa keluar harusnya tahun ini bisa beres,” kata Nangoi saat ditemui di ICE BSD City, Tangerang, Sabtu (20/8/2023).
Pemerintah sebenarnya sudah memberikan insentif bagi mobil hybrid berupa pengurangan tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2021, yang mana semakin kecil emisinya maka PPnBM yang dikenakan juga rendah.
“Kalau namanya yang namanya mobil hybrid bisa diberi bantuan tentu lebih bagus lagi, tapi kelihatannya prioritas pemerintah larinya kepada mobil listrik dulu. Ya nanti kita akan bekerja sama dengan pemerintah mencari solusi yang lebih baik,” ujarnya.
Namun, tambahan insentif dari pemerintah untuk mobil hybrid sulit untuk terjadi dalam waktu dekat. Pasalnya, saat ini pemerintah sedang fokus untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik.
“Relaksasi hybrid sudah ada program sendiri, basisnya penurunan karbon, begitu karbonnya turun itu insentifnya lebih tinggi. Itu sudah ada,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang di ICE BSD, beberapa waktu lalu.
Kemdati begitu, Gaikindo akan tetap memperjuangkan tambahan insentif untuk mobil hybrid. Namun, Nangoi memastikan sudah memberikan masukan positif untuk pemerintah mengenai mobil hybrid.
“Kita liat bersama nanti. Tapi yang jelas kami memberikan masukan-masukan yang cukup positif. Kita akan melihat bersama dari pemerintah,” kata Nangoi.
